bot

Jakarta - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memaparkan sejumlah penyebab petani sawit sulit mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO sendiri merupakan sertifikat yang wajib dimiliki pihak pengelola perkebunan sawit termasuk petani sawit sebagai verifikasi bahwa pengelola sudah terdaftar dan diakui negara. Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Adanya penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO ini ditujukan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional, juga meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, sejak diterbitkan banyak petani sawit yang justru kesulitan mengurus sertifikasi tersebut. Kendala utamanya ialah banyak kebun sawit yang secara administrasi masih dalam kawasan hutan dan masih banyak yang belum memiliki sertifikat kepemilikan. "Jadi dari hasil penelitian kita, ternyata petani sawit itu 62% berada di HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan hanya 1% dalam hutan lindung. Ini yang kita lakukan di 3 kabupaten di provinsi Riau berdasarkan RTRW Riau. Jadi ada yang aneh, sebelum RTRW Riau ada, APL (areal penggunaan lain) itu petani berada 44%, tetapi setelah RTRW Riau ada petani itu hanya tinggal 6,9% yang berada pada APL, kok bisa berkurang, setelah kita cari tau ternyata banyak yang dulunya putih tetapi setelah RTRW yang baru, karena petani tidak punya kemampuan untuk akses maka dia kembalikan ke hutan. Ini menjadi persoalan serius bagi kami petani sawit di Riau. Nah inilah permasalah kenapa petani itu tidak bisa ber-ISPO," terang Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung dalam telekonferensi, Rabu (13/5/2020). Selanjutnya, masalah pendanaan. Menurut Gulat, untuk melakukan pra-kondisi atau mempersiapkan berbagai hal seperti persyaratan untuk sertifikasi ISPO, dibutuhkan bantuan dana. Untuk masalah satu ini, Gulat berharap pemerintah bisa memberikan sertifikat secara cuma-cuma saja seperti yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo kepada petani di sektor lain. "Pemerintah sudah memberikan sertifikat gratis yang dibagikan pak Presiden secara masif di mana-mana. Tetapi perlu diketahui, bahwa petani sawit itu masih belum tersentuh yang dibagikan itu hanyalah pada level perumahan, pekarangan dan sejenisnya. Kami dari Apkasindo telah berusaha menggandeng BPN di provinsi Riau dan terakhir kami mengundang BPN pusat, tetapi semuanya hanya hit and run, artinya tidak berkeujungan. Nah, kalau kita lihat, kenapa ISPO jadi kendalanya petani. Karena kami tidak mempunyai legalitas hak milik dan lain sebagainya," tambahnya. Tak hanya itu, masih ada petani yang tidak tergolong dalam koperasi atau kelompok tani. Padahal, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO pun harus lembaga atau koperasi yang berbadan hukum. "Petani terbagi dua ada petani plasma satu lagi petani independen. Nah, petani plasma ini sekitar 14%, yang dominan adalah 86% petani kelapa sawit yang mandiri," ungkapnya. Simak Video "Jokowi Curiga Ada Permainan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir!" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Omnibus law diyakini bisa memperbaiki ekosistem bisnis kelapa sawit terutama masalah lahan. Beleid ini dapat mempermudah administrasi, serta rezim hukum untuk berbisnis hingga isu tumpang-tindih regulasi di bisnis kelapa sawit bisa diatasi dengan kemudahan aturan tersebut. Sehingga aturan yang selama ini bertele-tele bisa segera diatasi. "Omnibus law atau UU Sapu Jagat itu mau mem-by pass semua itu, merangkumnya menjadi satu kesatuan (regulasi) yang solid," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra dalam telekonferensi bertajuk Omnibus Law dan Terobosan Kebijakan Pertanahan di Sektor Sawit, Rabu (13/5/2020) Menurut Surya, yang melatarbelakangi pemerintah menciptakan omnibus law ini salah satunya ialah karena selama ini permasalahan lahan di sektor sawit seperti tak ada ujungnya. Data lahan di sektor ini dianggap tak pernah bisa dipantau secara baik. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang solid dan tegas untuk mengatur ini. "Saya cek ke beberapa teman peneliti dan pengusaha, data khususnya peta (lahan) kerap terjadi overlapping, atau peta batasnya yang jelas mana yang memang bisa untuk usaha mana yang tidak mana. Itu jadi krusial. Nah bagaimana soal data ini dijawab di RUU Cipta Kerja. Itu juga perlu kita perdalam nanti kemudian juga soal pengetahuan. Baik dari pelaku usaha maupun petani. Karena sejak ada moratorium, perusahaan sawit tidak bisa memperluas lahan. Tapi kan petani tidak bisa kita bendung terus terjadi pembukaan lahan-lahan baru untuk sawit," tuturnya. Menurutnya bila hal perluasan lahan ilegal ini dibiarkan akan menjadi masalah ketidakpastian terhadap bisnis sawit itu sendiri. "Ini di satu sisi bisa dimaklumi barangkali walaupun ini tidak sesuai dengan kebijakan presiden misalnya untuk moratorium tetapi yang jelas dia menimbulkan konsekuensi baru yaitu ketidakpastian lagi yang baru. Begitu datanya clear kemudian berubah lagi, karena terjadi pembukaan lahan, atau pergeseran dan seterusnya," sambungnya. Di sisi lain, produk sawit sendiri memang menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo dalam kaitannya untuk dimanfaatkan sebagai energy security kita di masa mendatang. "Di sisi lain, sawit ini sudah menjadi target dan menjadi program prioritas bagi pemerintah. Terakhir bahkan presiden menyebutkan soal kaitan sawit dengan energy security kita, keamanan energi kita," imbuhnya. Meski sudah banyak perusahaan yang merumuskan upaya pemanfaatan sawit sebagai energy security, namun skalanya masih dalam skala kecil sehingga kebermanfaatannya belum bisa dipakai secara lebih luas. Sehingga dibutuhkan omnibus law untuk merancang ini bersama menjadi sebuah master plan untuk kebermanfaatan yang lebih luas. "Barangkali sudah ada strategi-strategi yang secara mikro sudah dilakukan perusahaan, oleh serikat petani, oleh pemda dan sebagian dari kementerian-kementerian yang ada yang terlibat. Tetapi kita butuh barangkali juga master plan yang besar, jadi bagaimana utilisasi tanah untuk sawit ini benar-benar efektif," tutupnya. Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik" [==] (eds/eds) Sumber

IPO merupakan strategi Bank Sumut untuk meningkatkan modal dasar. == MEDAN -- Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) memutuskan untuk menunda penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Awalnya IPO ditargetkan pada 2021 mundur menjadi 2022. "Pandemi Covid-19 mengganggu kinerja bank. Jadi, Bank Sumut memutuskan penundaan IPO menjadi ke tahun 2022," ujar Direktur Utama Bank Sumut Muchammad Budi Utomo di Medan, Sumut,Rabu (13/5). Namun, meski ada penundaan, katanya, segala tahapan IPO terus dijalankan Bank Sumut mulai pembenahan internal dan belajar dari BPD lain yang sudah lebih dulu melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni Bank Jabar (BJB). Budi menyebutkan pembenahan internal antara lain untuk sumber daya manusia, teknologi hingga cara mempromosikan bank. "Bank Sumut serius untuk IPO dengan harapan antara lain meningkatkan akses permodalan, untuk meningkatkan brand image serta meningkatkan pengelolaan good corporate governance. Pelepasan sebagian saham ke publik merupakan strategi Bank Sumut untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 2 triliun menjadi Rp 5 triliun. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Keputusan pemerintah soal mudik masih membuat banyak pihak bertanya-tanya, apalagi pemerintah mengaku terbitnya berbagai surat edaran (SE) terkait operasional transportasi umum membuat kebingungan di tengah masyarakat. Pelaku usaha transportasi menilai pelaksanaan kebijakan pengecualian pembatasan perjalanan orang dengan menggunakan semua moda transportasi sangat berisiko menularkan COVID-19. Dengan tingginya risiko yang dihadapi operator transportasi, butuh penyaringan penumpang yang ketat. Pemerintah juga diminta memberi ketegasan dalam menunjuk otoritas yang bertugas melakukan penyaringan. Kalau terlalu banyak pihak yang terlibat, dikhawatirkan pengawasan malah jadi tak jelas. Menurut Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, kebijakan penyaringan itu sebaiknya diserahkan kepada Gugus Tugas. "Kebijakan Pengecualian pembatasan perjalanan orang dengan menggunakan semua moda transportasi sebaiknya diterapkan pada satu garis komando. Kalau aturan menyatakan bahwa Satuan Gugus Tugas yang harus menangani itu, kita serahkan saja kepada Satuan Gugus Tugas. Tidak boleh abu-abu, harus jelas," kata dia di Jakarta, Rabu (13/5/2020). Carmelita bilang implementasi kebijakan tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) baik pusat maupun daerah. Sehingga diperlukan kekompakan dalam penanganan COVID-19, baik dalam pelaksanaan dan pengawasannya agar tidak menimbulkan kebingungan pada petugas di lapangan dan terutama keresahan pada masyarakat pengguna jasa transportasi. "Mestinya para menteri dan pejabat tinggi lainnya bergerak berdasarkan satu komando dan menanggalkan kepentingan ego sektoral terutama dalam mengimplementasikan perintah Bapak Presiden," ujarnya. Sementara Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan, pengecualian aturan mudik berisiko besar pada penularan Corona antar penumpang. "Jelas, dengan dibukanya penumpang tertentu untuk dilayani akan memberikan revenue bagi operator. Tetapi, ini berisiko bagi semua karena sangat bergantung pada proses seleksi dan kelengkapan dokumen penumpang," kata Andre. Untuk itu, dibutuhkan ketegasan dalam hal pengawasan seleksi penumpang. Apalagi, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan SE sebagai petunjuk teknis Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sedangkan menurut Ketua DPP INACA Denon Prawiraatmadja, kebijakan tersebut sesuai harapan pelaku usaha di sektor penerbangan. Meski demikian penumpangnya harus diawasi dengan ketat. Denon memahami untuk mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, dan Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor 32 Tahun 2020. "INACA merespons positif dibukanya kegiatan transportasi. Sebab transportasi udara tidak boleh berhenti untuk kepentingan logistik dan komunikasi. Jadi, kebijakan ini sudah tepat," kata Denon. Simak Video "Cegah Pemudik Bandel, Pemeriksaan Truk di Tol Cikarang Barat Diperketat" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Peserta BPJS Kesehatan merasa jadi korban bercanda alias 'prank' Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, awalnya iuran BPJS Kesehatan dinaikkan olehnya, lalu dibatalkan Mahkamah Agung (MA), sekarang dinaikkan lagi oleh Jokowi. Banyak netizen protes dan merasa emosi dengan kenaikan iuran tersebut. Bahkan ada juga yang masih belum percaya dengan keputusan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah krisis pandemi COVID-19. Keluhan semacam itu terlihat di kolom komentar salah satu artikel berita detikcom yang berjudul 'Akui Daya Beli Masyarakat Turun Kok Malah Naikkan BPJS, Pak Jokowi?'. Di sana mayoritas pembaca mengeluhkan hal serupa. "Pliss beneran kan ini cuman Prank ?," kata salah satu pembaca detikcom, Rabu (13/5/2020). Ada juga yang merasa kecewa dengan Jokowi karena tega menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi krisis virus Corona (COVID-19). "Anda telah melukai jutaan hati rakyat indonesia pak de ....," ucapnya. Bahkan ada yang mengibaratkan pemerintah sedang naik roller coaster, sehingga dalam membuat kebijakan naik-turun. "Apa pemerintah sedang bermain rolercoaster ya . . . . up and down ... up and down kebijakannya," herannya. "Tdk punya empati, udh dibatalin MK yg membuat rakyat bs bernafas sedikit. Ini dicekik lagi," timpalnya. Nah bagaimana menurut detikers sendiri? Apakah iuran BPJS Kesehatan yang naik turun ini memberatkan? Sampaikan opini di kolom komentar. Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Kebijakan pengecualian boleh ke luar kota untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka perjalanan dinas dinilai perlu diawasi. Hal itu kemungkinan adanya penyalahgunaan surat tugas untuk mudik. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bisa saja surat tugas disalahgunakan oleh PNS untuk mudik jika tak diawasi oleh atasan. Jika itu benar terjadi, maka atasannya juga perlu ikut ditindak. "Keahlian ASN kan memang mengakali. Sudah pasti digitukan kalau atasannya tidak mengawasi. Kalau tidak atasannya harus ikut ditindak," kata Agus kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Agus pun heran mengapa ada kebijakan tersebut. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan bahwa PNS dilarang bepergian ke luar daerah. "Menpan-RB nya nggak jelas. Orang Presiden sudah nggak boleh ASN mudik, ya nggak boleh. Kenapa bikin pengecualian-pengecualian lagi? Kalau nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau dibikin pengecualian kan sudah pasti begitu," ucapnya. Kebijakan PNS boleh ke luar kota tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 55/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Padahal sebelumnya pemerintah melarang PNS melakukan perjalanan ke luar daerah melalui SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR" [==] (fdl/fdl) Sumber

Follow detikFinance Rabu, 13 Mei 2020 19:14 WIB Foto Bisnis Getty Images - detikFinance Inggris - Pandemi Corona berdampak pada harga perumahan mewah yang semakin tidak menentu. Di Inggris sektor ini terus menurun. Foto 1 dari 5 Tukang kebun merawat tanaman di pemukiman mewah di distrik Battersea, London (12/5/2020). Harga rumah mewah mengalami dampak signifikan akibat pandemi Corona yang terus memperlambat pertumbuhan ekonomi. Baca Juga detikNews Update Global: Kasus Terinfeksi Corona Masih Terus Meningkat detikNews Iran Membuka Masjid Khusus di Malam Lailatul Qadr detikHealth Imam Tarawih Positif Corona dan Masalah Kesadaran di Masyarakat detikNews Perkuat Daya Beli, Jokowi Harap Bansos Jangkau 55% Penduduk detikNews Lika-liku Tukang Cukur Ber-APD Mengais Rezeki di Tengah Wabah Corona detikNews Ojol-Pemulung di Bandung Antre Beli Paket Makanan Seharga Rp 3 Ribu detikNews Sekolah di Wuhan Kembali Dibuka Sepakbola Foto: Aksi Pemain Real Madrid Merumput Lagi Sumber

Program bank jangkar akan cukup berisiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati. == JAKARTA -- Krisis ekonomi yang terjadi saat ini dinilai berpotensi melebar ke krisis perbankan apabila pandemi Covid-19 tidak bisa ditangani dengan baik. Menurut Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee, tanda-tanda krisis perbankan bahkan sudah mulai terlihat. Krisis perbankan ini salah satunya ditandai dengan terganggunya aktivitas bisnis. Sejak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, aktivitas bisnis dari berbagai sektor mulai melambat. "Sekarang bisnis mulai berhenti. Kalau bisnis berhenti mereka tidak bisa bayar pinjaman sehingga bank akan bermasalah," kata Hans dalam diskusi virtual bertajuk Investasi Saham di Saat Pandemi Covid-19, Rabu (13/5). Di Indonesia, menurut Hans, ekonomi dipompa oleh perbankan yang kuat. Sehingga apabila perbankan berhenti, perekonomian Indonesia bis tumbang dan menjalar menjadi krisis sosial. Di sisi lain, bank jangkar yang dicanangkan pemerintah sebagai penyangga likuiditas di industri perbankan akan sangat memberatkan bagi pelaksana bank jangkar. Menurut Hans, program bank jangkar akan cukup berisiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Hans melihat, program bank jangkar ini sekaligus menjadi sentimen negatif bagi saham-saham perbankan. "Kalau bank kecilnya collapse, kredit macetnya kan ada di bank jangkar, untuk itu pelaksanaannya harus hati-hati," kata Hans. Sumber

Tertekannya sektor pariwisata turut menekan pertumbuhan konsumsi pada kuartal I 2020. == JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan stimulus untuk pariwisata pada Kuartal III-2020. Stimulus tersebut akan diberikan jika telah terjadi pergerakan ekonomi. “Kuartal III sudah nggak sabar untuk jalan-jalan karena sudah bosan di rumah, maka akan kami siapkan stimulus untuk pariwisata, restoran, transportasi. Mudah-mudahan lebih banyak di Kuartal IV-2020,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (13/5). Febrio mengatakan, stimulus tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memperluas konsumsi untuk kelas menengah ke atas yaitu terdiri atas diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran. “Itu dilakukan untuk mendorong konsumsi karena tahun ini jelas di Kuartal I-2020 saja sudah tertekan cukup dalam konsumsinya,” ujar Febrio. Febrio menuturkan tertekannya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 turut mengakibatkan pertumbuhan konsumsi pada Kuartal I-2020 hanya mampu mencapai 2,8 persen dan diperkirakan akan semakin turun pada Kuartal II-2020. “Ekonomi terberat di Kuartal II yaitu pariwisata berhenti, perdagangan turun tajam, dan manufaktur terganggu jadi kita harus siap-siap. Stimulus konsumsi kita harapkan mulai terjadi untuk kelas menengah yaitu pariwisata, restoran, dan transportasi,” jelasnya. Ia menyatakan, stimulus untuk pariwisata diharapkan dapat meningkatkan konsumsi lapisan masyarakat pada desil empat dan lima sebab untuk desil satu hingga tiga telah diupayakan pemerintah melalui bantuan sosial (bansos). “Jadi bukan lagi di desil satu, dua, dan tiga karena sudah cukup banyak dialokasikan ke sana totalnya Rp 65 triliun. Ini sedang dipikirkan bagaimana melakukan perluasan stimulus konsumsi ke kelas menengah,” katanya. Febrio melanjutkan, rencana pemerintah untuk memberikan stimulus pariwisata juga merupakan upaya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tertekan lebih dalam dari 2,97 persen pada Kuartal I-2020. “Harapannya untuk perekonomian kita tertekan pasti tertekan tapi bagaimana cara supaya tekanan itu bisa diredam semaksimal mungkin,” katanya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II. Sedangkan untuk kelas III baru akan naik tahun 2021. Kenaikan besaran iuran mulai berlaku 1 Juli 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan ini mendapat kritikan karena diputuskan saat pandemi krisis virus Corona (COVID-19). Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19 tidak tepat waktu. "Intinya kebijakan ini tidak tepat waktu, nggak pas, harusnya tidak dilakukan saat kondisi-kondisi seperti ini," kata Piter kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Piter menilai kebijakan pemerintah menjadi tidak jelas. Di satu sisi menyebut ingin membantu masyarakat, tetapi di sisi lain malah menambah beban masyarakat dengan menaiki iuran BPJS Kesehatan tersebut. "Kebijakannya menjadi nggak jelas arahnya, mau membantu atau apa. Satu sisi usaha untuk memberikan bantuan sosial, mengurangi tekanan pada masa-masa wabah COVID-19, tapi di sisi lain menaikkan iuran BPJS," ucapnya. Berikut jumlah besaran iuran setelah dinaikkan: Kelas I dari Rp 80.000 jadi Rp 150.000 Kelas II dari Rp 51.000 jadi Rp 100.000 Kelas III dari Rp 25.500 jadi Rp 35.000, baru akan berlaku 2021. Simak Video "Banyak Jalan Menuju Sehat Hanya Dari Rumah" [==] (fdl/fdl) Sumber

Pemerintah tetap memberikan subsidi iuran BPJS untuk masyarakat tak mampu. == JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan, penyesuaian tarif BPJS kesehatan yang baru dilakukan tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini. Termasuk di tengah pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Askolani mengatakan, pemerintah tetap akan memberikan subsidi terhadap kelompok masyarakat yang dianggap paling membutuhkan, yakni kelas tiga peserta mandiri. "Untuk kelas III yang jumlahnya paling besar, masih diberikan subsidi tarifnya oleh pemerintah tahun ini," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (13/5). Pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran berlaku pada 1 Juli 2020. Tapi, untuk peserta kelas tiga, tetap membayar tarif sesuai dengan besaran sebelum Perpres 64/2020 berlaku, yakni Rp 25.500. Sebab, mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 16.500. Pada Januari 2021, mereka akan membayar tarif baru, yakni Rp 35 ribu. Askolani menambahkan, pemerintah juga sudah memberikan beberapa bentuk bantuan sosial (bansos) maupun stimulus kepada UMKM untuk menahan laju perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu menjadi ‘bantalan’ pada kuartal ketiga dan keempat. "Dengan langkah-langkah penanganan kesehatan dan social safety net, serta dukungan pada dunia usaha dan UMKM, dapat memacu ekonomi kembali meningkat di triwulan tiga dan empat," kata Askolani. Sebagai informasi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama 2020 mengalami perlambatan signifikan menjadi 2,84 persen. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhannya dapat mencapai 5,07 persen. Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menolak usulan Badan Anggaran DPR yakni mencetak Rp 400-600 triliun yang diyakini dapat mengatasi masa krisis akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Namun, usulan itu kembali disuarakan oleh anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun dari fraksi Golkar dalam sebuah diskusi panas bersama Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dikutip dari tulisan Dahlan di laman disway.id, Misbakhun mengungkapkan alasan fraksi Golkar yang sudah bulat terkait usulan cetak uang ke BI. Menurut Misbakhun, partainya itu punya kepedulian besar agar ekonomi Indonesia kembali pulih akibat gempuran virus Corona (COVID-19). "Golkar sangat peduli bagaimana membangun kembali ekonomi yang hancur ini. Coba, siapa yang tidak setuju cetak uang ini. Tanya mereka, lantas apa jalan keluarnya?. Nggak ada kan? Hanya utang kan. Golkar harus cari jalan keluar," ungkap Misbakhun seperti yang dikutip detikcom, Selasa (12/5/2020). Menurut Misbakhun, partainya itu sudah bertekad untuk tetap meneruskan usulan pencetakan uang. Ia pun yakin usulan dari Golkar ini punya posisi yang kuat. "Kuat sekali. Apalagi posisi Golkar di pemerintahan sangat kuat. Ketua Umum Golkar, Ir. Airlangga Hartarto kan menjadi Menko Perekonomian," kata Misbakhun. Namun, menurut keterangan Dahlan, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sutrisno Bachir yang juga hadir dalam diskusi itu mengingatkan skenario bisnis dibalik usulan cetak uang tersebut. "Sutrisno Bachir kelihatannya cocok dengan ide cetak uang itu. Mungkin karena ia juga pengusaha sukses. Hanya ia mengingatkan jangan-jangan ada skenario bisnis di balik cetak uang itu," tulis Dahlan. Bahkan, Sutrisno menyinggung soal program Kartu Pra Kerja yang dinilainya juga sangat diperjuangkan Golkar agar terlaksana. "Motornya semua ini kan Golkar. Kita semua tahu bagaimana Golkar. Coba yang di balik Kartu Prakerja itu siapa?" ujar Sutrisno. Dalam kesempatan yang sama, pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof. Dr. Didik J. Rachbini terus mengingatkan Misbakhun terkait risiko inflasi tinggi yang menghantui usulan cetak uang. Ia mengingatkan sejarah Indonesia yang sudah pernah merasakan pahitnya krisis ekonomi akibar inflasi tinggi pada tahun 1950. "Itu pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dari Partai Masyumi. Inflasi langsung naik 1000%," tutur Didik. Didik pun terus meminta agar usulan ini kembali dipikirkan secara matang. "Saya tidak mengatakan teori yang disampaikan Pak Misbakhun itu salah. Di sini tidak ada salah atau benar.Yang ada adalah risiko-risiko. Mana yang buruk dan mana yang lebih buruk," imbuh Didik. "Pada akhirnya politik yang akan menang. Bukan teknokrat," sambung Didik. Simak Video "Kayu Putih Hidupkan Desa Wonoharjo" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Perum Bulog telah merealisasi impor gula kristal putih (GKP) sebanyak 22.000 ton yang berasal dari India. Menurut Direktur Komersial Bulog Mansur, gula tersebut sudah masuk sejak Kamis (7/5) Mei lalu. "Jumlahnya 22.000 ton. Mulainya itu hari Kamis (7/5), itu masuk ke gudang, baru dikirim ke mana-mana," kata Mansur kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Bulog sendiri mendapatkan penugasan impor GKP dari pemerintah sebanyak 50.000 ton. Perusahaan pelat merah itu memastikan sisa kuota impornya langsung ke Surabaya, Jawa Timur pada pekan depan. Sehingga, keseluruhan kuota impornya dapat dipenuhi sebelum bulan Mei ini berakhir. Mansur mengungkapkan, pihaknya langsung menyebarkan gula impor tersebut ke seluruh Rumah Pangan Kita (RPK) atau agen yang bekerja sama dengan Bulog yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, juga kepada distributor lainnya. "Bulog menjual ke distributor juga kita kan ada melalui jaringan di RPK," imbuh dia. Adapun harga yang dijual oleh Bulog kepada RPK dam distributor sebesar Rp 11.900/kg. Dengan harga itu, pihaknya memastikan masyarakat bisa membeli gula ke RPK dan juga distributor dengan harga acuan penjualan di konsumen Rp 12.500/kg. Pasalnya, setiap RPK dan distributor yang membeli gula dari Bulog sudah menuliskan pernyataan akan menjual sesuai harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut. "Kita jual Rp 11.900/kg. Jualnya ke seluruh Indonesia. Jadi kita menjaga HET. Setiap pembelian di Bulog siapa pun yang membeli baik RPK, maupun distributor ada pernyataan menjual sesuai dengan HET. Kalau ada yang menjual di atas HET kita dapat, langsung kita cabut," pungkasnya. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Perum Bulog telah merealisasi impor gula kristal putih (GKP) sebanyak 22.000 ton yang berasal dari India. Menurut Direktur Komersial Bulog Mansur, gula tersebut sudah masuk sejak Kamis (7/5) Mei lalu. "Jumlahnya 22.000 ton. Mulainya itu hari Kamis (7/5), itu masuk ke gudang, baru dikirim ke mana-mana," kata Mansur kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Bulog sendiri mendapatkan penugasan impor GKP dari pemerintah sebanyak 50.000 ton. Perusahaan pelat merah itu memastikan sisa kuota impornya langsung ke Surabaya, Jawa Timur pada pekan depan. Sehingga, keseluruhan kuota impornya dapat dipenuhi sebelum bulan Mei ini berakhir. Mansur mengungkapkan, pihaknya langsung menyebarkan gula impor tersebut ke seluruh Rumah Pangan Kita (RPK) atau agen yang bekerja sama dengan Bulog yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, juga kepada distributor lainnya. "Bulog menjual ke distributor juga kita kan ada melalui jaringan di RPK," imbuh dia. Adapun harga yang dijual oleh Bulog kepada RPK dam distributor sebesar Rp 11.900/kg. Dengan harga itu, pihaknya memastikan masyarakat bisa membeli gula ke RPK dan juga distributor dengan harga acuan penjualan di konsumen Rp 12.500/kg. Pasalnya, setiap RPK dan distributor yang membeli gula dari Bulog sudah menuliskan pernyataan akan menjual sesuai harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut. "Kita jual Rp 11.900/kg. Jualnya ke seluruh Indonesia. Jadi kita menjaga HET. Setiap pembelian di Bulog siapa pun yang membeli baik RPK, maupun distributor ada pernyataan menjual sesuai dengan HET. Kalau ada yang menjual di atas HET kita dapat, langsung kita cabut," pungkasnya. Simak Video "Takut Gendut? Ini Tips Minum Boba Rendah Gula" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dilonggarkan. Relaksasi itu hanya akan diberikan untuk wilayah yang penambahan kasus positifnya sudah melandai. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam proyeksi yang dibuat oleh Bappenas dan UI, beberapa daerah sudah menunjukkan kelandaian dari penambahan kasus positif, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah dan beberapa wilayah. "Proyeksi UI dan Bappenas untuk beberapa daerah utamanya Jakarta, Jateng sedang menunjukkan kelandaian. Tapi itu pun belum menjamin muncul generasi keduanya. Sementara di luar jawa pertambahan itu masih terlihat dan karena itu setiap daerah akan menghadapi situasi yang berbeda-beda," tuturnya saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Suharso mengungkapkan ada rencana dari pemerintah untuk memberikan relaksasi PSBB. Relaksasi itu akan diberikan kepada wilayah seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Ada gagasan relaksasi PSBB, dimulai dari daerah yang menunjukkan kasus sangat kecil penambahannya. Saat ini seperti Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng. Tetapi Jatim, Yogyakarta dan beberapa luar jawa justru menunjukkan sebaliknya," ucapnya. Relaksasi PSBB juga akan diberikan terhadap sektor usaha. Beberapa sektor akan diberikan relaksasi dari penerapan PSBB. Namun dia menegaskan meski diberikan relaksasi, penerapan protokol kesehatan tetap wajib dilakukan, seperti jaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan hingga tes COVID-19. Simak Video "Aneka Penindakan ke Mal dan Pertokoan di DKI yang Abaikan PSBB" [==] (das/eds) Sumber

Jakarta - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dilonggarkan. Relaksasi itu hanya akan diberikan untuk wilayah yang penambahan kasus positifnya sudah melandai. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam proyeksi yang dibuat oleh Bappenas dan UI, beberapa daerah sudah menunjukkan kelandaian dari penambahan kasus positif, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah dan beberapa wilayah. "Proyeksi UI dan Bappenas untuk beberapa daerah utamanya Jakarta, Jateng sedang menunjukkan kelandaian. Tapi itu pun belum menjamin muncul generasi keduanya. Sementara di luar jawa pertambahan itu masih terlihat dan karena itu setiap daerah akan menghadapi situasi yang berbeda-beda," tuturnya saat membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Suharso mengungkapkan ada rencana dari pemerintah untuk memberikan relaksasi PSBB. Relaksasi itu akan diberikan kepada wilayah seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Ada gagasan relaksasi PSBB, dimulai dari daerah yang menunjukkan kasus sangat kecil penambahannya. Saat ini seperti Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng. Tetapi Jatim, Yogyakarta dan beberapa luar jawa justru menunjukkan sebaliknya," ucapnya. Relaksasi PSBB juga akan diberikan terhadap sektor usaha. Beberapa sektor akan diberikan relaksasi dari penerapan PSBB. Namun dia menegaskan meski diberikan relaksasi, penerapan protokol kesehatan tetap wajib dilakukan, seperti jaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan hingga tes COVID-19. Simak Video "Aneka Penindakan ke Mal dan Pertokoan di DKI yang Abaikan PSBB" [==] (das/eds) Sumber

Rasio alat likuid perbankan kini mencapai 16,9 persen. == JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini masih cukup untuk mendukung program restrukturisasi UMKM. Secara agregat, Surat Berharga Negara (SBN) yang dipegang perbankan mencapai Rp 700 triliun dengan sebanyak Rp 400 triliun di antaranya bisa diajukan untuk repurchase agreement (REPO) ke Bank Indonesia (BI). Dengan kondisi tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai, belum terlihat ada masalah pelik di perbankan. Terutama untuk melakukan restrukturisasi kredit UMKM selama enam bulan. "Jadi, benar-benar tidak ada masalah likuiditas," katanya dalam teleconference dengan jurnalis, Rabu (13/5). Selain itu, Febrio menambahkan, rasio alat likuid perbankan kini mencapai 16,9 persen. Besaran tersebut dinilai memadai karena masih jauh di atas persentase ketentuan minimal rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni minimal enam persen. Febrio mengakui, kemungkinan akan ada sedikit perbankan yang terdampak likuiditasnya karena fasilitas restrukturisasi. Tapi, ia menyebutkan, persoalan tersebut kemungkinan besar muncul bukan murni karena restrukturisasi kredit UMKM, melainkan sudah ada sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, pemerintah menyiapakan mekanisme penempatan dana di perbankan yang terdampak restrukturisasi dengan total anggaran Rp 35 triliun. Meski demikian, Febrio menilai, mekanisme ini kemungkinan hanya akan digunakan oleh sedikit perbankan. "Paling satu sampai dua bank yang butuh likuiditas untuk restrukturisasi," ujar mantan Kepala Kajian Makro LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut. Febrio menekankan, penempatan dana hanya ditujukan untuk bank yang sehat. Tujuannya, memberikan dukungan likudiitas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau memberikan tambahan pembiayaan modal kerja. Penempatan dana akan dilakukan pemerintah kepada bank peserta. Dalam paparannya, Febrio menjelaskan, kriteria bank peserta adalah harus bank umum Indonesia yang berada dalam kondisi sehat dan termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Selain itu, mereka ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bank peserta berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Bank peserta ini bertugas menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang memberikan restrukturisasi kredit kepada UMKM. Bank pelaksana bisa dalam bentuk bank umum konvensional maupun syariah. Sumber

Jakarta - Pihak BPJS Kesehatan akhirnya buka suara terkait rencana iuran yang akan naik mulai 1 Juli 2020 untuk kelas I dan II, serta kelas III yang berlaku mulai 2021. Pihaknya menyebut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran telah memenuhi aspirasi masyarakat. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan kenaikan iuran tersebut untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III. "Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," kata Anas lewat keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020). Kebijakan baru yang mengatur besaran iuran BPJS Kesehatan juga disebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung. "Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung," ucapnya. Anas memastikan dengan begini pembayaran ke rumah sakit (RS) akan jauh lebih tertib. Ia pun menginfokan jika data pembayaran RS bisa diakses untuk umum di website BPJS Kesehatan. "Kondisinya sekarang jauh lebih baik untuk keuangan rumah sakit. Tentu sesuai dengan regulasi, artinya sistem akan disesuaikan. Kami sudah punya pengalaman untuk hal ini," ucapnya. Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan daftar 7 bank yang dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dalam Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang merupakan bagian dari 7 bank itu buka suara. Direktur Utama Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi menjelaskan, apa yang menjadi temuan itu merupakan hasil audit OJK 2019. Perusahaan menegaskan sudah menyelesaikan temuan itu. "Temuan yang bersifat keuangan juga sudah diselesaikan sesuai dengan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dan sudah dipublikasikan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020). Dengan begitu, temuan BPK tersebut dianggap tidak relevan lagi. Temuan itu juga tidak ada hubungan dengan kinerja Bank Mayapada saat ini. Jika dilihat dari kinerja perusahaan dalam laporan financial highlight per 30 April 2020, aset perusahaan stabil di posisi Rp 92,5 triliun. Permodalan bank mengalami penguatan yang signifikan dengan adanya penambahan Dana Setoran Modal dari pemegang saham sebesar Rp 3,75 triliun. Total modal Bank Mayapada meningkat dari Rp 12,7 triliun di akhir tahun 2019 menjadi Rp 16,6 triliun di April 2020. Jika ditambah dengan cadangan, modal Bank Mayapada per April 2020 sebesar Rp 20,3 triliun. Penguatan modal tersebut tercermin dari peningkatan CAR dari 16.18% menjadi 17.97%, jauh di atas ketentuan CAR saat ini sebesar 8%. Sedangkan untuk kredit bermasalah atau rasio Non Performing Loan (NPL) net per April 2020 sebesar 2.48%. Per April 2020, Bank Mayapada mencatatkan LDR sebesar 76,64%, turun dari 93.34% di posisi akhir tahun 2019. Hal ini menunjukan upaya manajemen Bank untuk menjaga kualitas kredit dengan berhati-hati dalam penyaluran kreditnya. Berikut pernyataan lengkap dari pihak Bank Mayapada: 1. Temuan yang bersifat administratif & operasional yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut adalah hasil audit OJK tahun 2019 dan seluruhnya sudah diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu, aturan & ketentuan OJK yang berlaku. 2. Temuan yang bersifat keuangan juga sudah diselesaikan sesuai dengan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) dan sudah dipublikasikan hari Senin 11/05/20 di Harian Kontan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Tribun Jateng, Jawa Pos, Analisa. Di dalam publikasi tersebut juga disampaikan posisi keuangan Bank Mayapada per 30/04/20 sebagai bagian dari keterbukaan informasi dimana kondisi keuangan Bank Mayapada adalah sehat. 3. Selama 30 tahun Bank Mayapada beroperasi di Indonesia, kami selalu berjalan sesuai dan mematuhi aturan dan ketentuan BI dan OJK yang berlaku tanpa pernah menyulitkan Negara dan Nasabah. 4. Pemegang saham Bank Mayapada adalah: Mayapada Karunia 26,42%; Cathay Life Insurance 37,33%; Unity Rise Ltd. 7,31%; Galasco Investments Ltd. 12,67%; Public 16,27%. 5. Seluruh Bank di Indonesia diawasi & diperiksa secara rutin tahunan oleh OJK dengan perlakuan yang sama & setara. Simak Video " BPK Ungkap Praktik Kongkalikong di Kasus Jiwasraya" [==] (das/eds) Sumber

Jakarta - Pengusaha di Bekasi, Jawa Barat, khawatir karena adanya permintaan tunjangan hari raya (THR) dari ormas. Permintaan tersebut terncantu dalam surat berkop ormas tertentu. Ketua Apindo Kota Bekasi Purnomo Narmiadi mengatakan perbuatan dari ormas ini bisa mempengaruhi kepercayaan investor. Pasalnya, menurut Purnomo ormas-ormas ini kelakuan bagaikan punya kuasa untuk tentukan ini itu di suatu wilayah. "Sudah pasti investor akan terpengaruh. Mereka ormas ini kan jadi kelompok masyarakat yang seperti punya kuasa untuk tentukan ini itu di suatu wilayah," kata Purnomo kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Menurutnya, pengusaha dan investor hanya ingin berhubungan dengan otoritas yang resmi soal urusan investasi. Investor juga tidak ingin ada tambahan banyak biaya tambahan di luar perusahaan. "Padahal pengusaha dan investor itu kan maunya kalau investasi itu yang berkuasa adalah yang resmi, Kepolisian dan pemerintahan. Nggak mau juga ada tambahan lagi biaya ini dan itu, untuk keamanan lah kelancaran usaha lah," jelas Purnomo. Kemudian perbuatan minta jatah THR dari ormas ini juga disebut Purnomo dapat menimbulkan praktik ekonomi berbiaya tinggi. Hal ini bisa mempengaruhi daya saing usaha. "Lalu ini juga bikin jadi ekonomi biaya tinggi, karena biaya-biaya ormas itu bakal kita masukan ke komponen harga. Sehingga harga tidak bersaing. Resikonya kita bisa kalah dengan produk sejenis dari daerah lain," kata Purnomo. Simak Video "Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Grab Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkolaborasi untuk meluncurkan fasilitas pinjaman bunga ringan untuk mitra pengemudi Grab, mitra merchant GrabFood dan mitra GrabKios. Pinjaman ini bertujuan untuk meringankan beban finansial dari mitra pengemudi yang terkena dampak selama pandemi COVID-19. Selain itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan membantu mitra Grab untuk mendapatkan bantuan finansial yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan selama pandemi ini. "Kami menyambut positif dukungan dari Bank BRI dalam memberi layanan kredit khusus bagi mitra Grab Indonesia. Kami berharap program ini dapat meringankan beban mitra kami dalam situasi saat ini," ujar Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020). Mitra pengemudi bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan pinjaman sampai sebesar Rp 5 juta dengan suku bunga yang terjangkau dan masa pinjaman selama 24 bulan. Untuk membantu melewati pandemi, selama tiga bulan pertama khusus untuk mitra pengemudi Grab dibebaskan untuk membayar cicilan. Selain itu, untuk memudahkan, proses pembayaran pinjaman akan dilakukan harian dengan sistem pemotongan langsung dari dompet digital mitra. Dengan membuka rekening BRITAMA untuk pinjaman mereka, mitra pengemudi juga akan mendapatkan asuransi kecelakaan diri sebesar 250% nilai saldo atau maksimum coverage hingga Rp 150 juta Untuk tahap awal, 1.000 mitra pengemudi Grab yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang maupun Bekasi akan dapat mengakses fasilitas pinjaman bunga ringan ini. Selain itu, Grab dan Bank BRI juga bekerja sama untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi mitra merchant GrabFood dan mitra GrabKios produktif yang selama ini belum mendapatkan akses kredit ke bank. KUR adalah program inklusi keuangan pemerintah dan BRI dengan pinjaman sampai sebesar Rp 50.000.000, suku bunga yang sangat rendah yaitu 6% per tahun serta masa pinjaman selama 1-3 tahun. Melalui kolaborasi ini, mitra merchant GrabFood dan mitra GrabKios akan diproses aplikasinya setelah melalui screening awal yang dilakukan oleh Grab berdasarkan data kinerja mereka. "Kami percaya dalam menggunakan teknologi untuk terus membawa dampak positif dan akan terus berinovasi untuk menemukan cara lain untuk membantu mitra kami dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Kami bersyukur memiliki Bank BRI sebagai mitra strategis kami yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk membantu mereka yang terdampak dari situasi ini," jelas Neneng. Sementara itu, Direktur Konsumer Bank BRI Handayani menambahkan pihaknya memahami, pekerja harian dan pelaku UMKM seperti mitra pengemudi Grab adalah salah satu pihak yang terkena imbas dalam kondisi penyebaran wabah seperti sekarang ini. "Mayoritas masyarakat harus Work From Home dan menerapkan physical distancing, sehingga berdampak pada penghasilan mereka. Fasilitas Pinjaman Bunga Ringan ini merupakan upaya BRI untuk terus mendorong keberlangsungan hidup para driver dan pelaku UMKM yang merupakan mitra Grab," ungkapnya. Handayani menekankan bahwa penyaluran pinjaman ini dilakukan dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan assessment terkait besaran kebutuhan sesungguhnya mitra Grab. "Kami juga bekerjasama dengan Grab agar seluruh mitra yang mengambil fasilitas ini telah memenuhi seluruh persyaratan minimum seperti pendapatan rata-rata bulanan dan lama bermitra dengan Grab," pungkasnya. Simak Video "Yuk Pesan Menu Eksklusif Lewat GrabFood Signature" [==] (akn/ara) Sumber

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memperoleh komitmen pinjaman luar negeri sebesar US$ 1 miliar pada tahun 2020. Pinjaman diperoleh dalam skema club loan yang berasal dari 10 bank regional Asia, Eropa, dan Amerika. Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan tujuan dari fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur liabilities dan meningkatkan net stable funding ratio, menjaga likuiditas valas, dan menyiapkan sumber pendanaan untuk ekspansi kredit. Menurut Sunarsono, pinjaman luar negeri ini memperlihatkan kepercayaan investor asing terhadap BRI dan Indonesia masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian global. Terlebih lagi menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia. SEVP Treasury dan Global Services BRI Listiarini Dewajanti. Menjelaskan pinjaman club Loan ini terdapat tiga fasilitas yang diberikan, yaitu Tranche A senilai US$ 500 juta selama 1 tahun, Tranche B senilai US$ 200 juta selama 2 tahun, dan Tranche C senilai US$ 300 juta selama 5 tahun. "Skema club loan merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan valas bagi BRI selain penerbitan global bond guna melengkapi penghimpunan Dana Pihak Ketiga BRI," ungkap Listiarini dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020). Pada tahun 2018 yang lalu BRI telah mengantongi pinjaman luar negeri dengan nilai US$ 700 juta. Sindikasi club loan tersebut dikucurkan oleh 13 kreditur terbagi atas tiga tranche yakni US$ 200 juta, US$ 235 juta, dan US$ 265 juta. Simak Video "Teras BRI Kapal, Penjaga Kedaulatan Rupiah di Perbatasan" [==] (akn/ara) Sumber

Jakarta - Pemerintah memberikan pengecualian boleh ke luar kota untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka perjalanan dinas, bukan untuk mudik. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan kebijakan tersebut bisa saja disalahgunakan ASN untuk mudik. Lebih parahnya lagi, kemungkinan surat tugas yang diwajibkan menjadi syarat bisa ke luar kota hanya 'kamuflase' agar PNS bisa mudik. "Bisa dua-duanya. Keahlian ASN kan memang mengakali. Sudah pasti digitukan," kata Agus kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Untuk itu, kebijakan tersebut harus betul-betul diawasi secara ketat. Jika ada kongkalikong antara atasan hingga bawahan, maka harus ditindak tegas. "Atasannya harus diawasi, kalau (terbukti kongkalikong) atasannya harus ikut ditindak," ucapnya. Kebijakan ASN boleh ke luar kota tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 55/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. ASN boleh ke luar kota jika memenuhi syarat sebagai berikut: Dapat surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2 atau Kepala Kantor. Menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat yang diperoleh dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan. Menunjukkan identitas diri yang sah dan masih berlaku selama perjalanan dinas dilakukan. Harus lapor rencana perjalanan yang meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan atas perjalanan dinas yang dilakukan. Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR" [==] (fdl/fdl) Sumber

[unable to retrieve full-text content] Proyek ini merupakan satu di antara rangkaian paket pekerjaan pemasangan pipa yang direncanakan terpasang dari Cilacap hingga Bandung (CB).Sumber

[unable to retrieve full-text content] Pandemi Corona telah membuat jutaan orang terkena PHK. Bagaimana caranya supaya bisa bangkit kembali?Sumber