bot

Jakarta - Kasus skimming yang masih terjadi hingga saat ini membutuhkan perhatian serius dari regulator keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi perbankan dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran harus mengambil langkah tegas. Analyst digital forensic Ruby Alamsyah mengungkapkan saat ini BI dan OJK harus bertindak dengan memberi sanksi untuk bank yang kerap kali kebobolan. "Harusnya ada sanksi dari BI atau OJK untuk memberikan perasaan ke masyarakat oh regulator kita mendukung rakyat. Kalau ada sanksi kepada bank ya diharapkan bisa meminimalkan risiko pembobolan menggunakan metode skimming ini," kata Ruby saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dia mengungkapkan saat ini memang kasus pembobolan rekening menggunakan metode skimming membuat masyarakat resah. Meskipun jika nasabah melapor ke bank masih membutuhkan waktu untuk proses pengembalian dana. Untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan koordinasi semua pihak mulai dari regulator keuangan sampai kepolisian untuk menelusuri apa penyebab kasus ini masih terus terjadi. Selain itu juga dibutuhkan tindakan hukum yang tegas untuk pelaku baik lokal maupun internasional yang menjadi otak kejahatan. Selama ini pelaku internasional biasanya dideportasi. Hal ini bisa menjadi celah pelaku atau sindikat untuk masuk kembali dengan orang yang berbeda. "Bisa saja mereka ganti orang untuk ke sini kalau hukumannya hanya dideportasi. Memang dibutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menyelesaikan masalah ini," jelas dia. Simak Video "Kasus Pembobolan Rekening Muncul di Kendari" [==] (kil/hns) Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 14:44 WIB Pictrure Story AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi. - detikFinance Jakarta - Perusahaan rokok nomor dua di dunia British American Tobacco mengembangkan vaksin virus Corona dari tembakau. Mereka mengaku siap untuk menguji vaksin tersebut. Foto 1 dari 5 British American Tobacco (BAT), menyatakan siap menguji vaksin virus Corona (COVID-19) yang menggunakan protein daun tembakau. Baca Juga detikNews Maskapai Kanada Berhentikan Separuh Stafnya Gegara Pandemi Corona detikNews Sembuh dari Corona, 7 Warga Brebes Klaster Gowa: Ikuti Protokol Kesehatan detikNews Menag Ajak Salat Idul Fitri di Rumah, Bukan Masjid atau Lapangan detikNews Ratusan Warga AS Gelar Aksi Demo Memprotes Lockdown di Pennsylvania detikNews Kasus Corona Boyolali Tambah 4 Orang, 2 di Antaranya Kontak Klaster Gowa detikInet Kecewa Penanganan COVID-19, Indonesia Terserah Masuk Google Trend detikNews Potret Sepinya Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta detikTravel Potret Perayaan Warga Wuhan Setelah COVID-19 Reda Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 14:44 WIB Pictrure Story AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi. - detikFinance Jakarta - Perusahaan rokok nomor dua di dunia British American Tobacco mengembangkan vaksin virus Corona dari tembakau. Mereka mengaku siap untuk menguji vaksin tersebut. Foto 1 dari 5 British American Tobacco (BAT), menyatakan siap menguji vaksin virus Corona (COVID-19) yang menggunakan protein daun tembakau. Baca Juga detikNews Italia Akan Buka Kembali Pariwisata Mulai 3 Juni detikNews Cek Bandara Soetta, Menko PMK Muhadjir Minta Protokol Diperketat detikNews Mau Keluar Masuk Jakarta? Ini Syaratnya detikNews Anies: Jangan Ada Mudik Lokal, Yang Boleh Mudik Virtual detikHot Choky Sitohang dan Olivia Zalianty Imbau Warga Patuhi Pemerintah detikNews Maskapai Kanada Berhentikan Separuh Stafnya Gegara Pandemi Corona detikNews Potret Sepinya Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta detikTravel Potret Perayaan Warga Wuhan Setelah COVID-19 Reda Sumber

Jakarta - Keputusan pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan menuai kritik. Kebijakan itu dinilai tidak tepat lantaran terjadi di saat daya beli lesu gara-gara hantaman wabah Corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis kenaikan tersebut lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran terjadi untuk semua peserta kelas mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI). Tapi jangan marah dulu, karena pemerintah kali ini memberikan subsidi kepada peserta aktif khususnya di kelas III mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) yang jumlahnya sekitar 35,4 juta orang, di mana PBPU sebanyak 30,4 juta orang, dan BP sekitar 5 juta orang. Melalui cuitannya di Twitter, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada peserta mandiri khususnya yang berada di kelas III. Sehingga yang dibayarkan tetap sama seperti iuran sebelumnya. "Kita bandingkan dengan biaya menurut aktuaris jauh di bawah. Bandingkan dengan iuran di Perpres 75/2019 lebih rendah. Bahkan untuk kelas III, cukup bayar Rp 25.500, karena pemerintah pun mensubsidi Rp 16.500, tahun 2021 baru jadi Rp 35.000 dengan subsidi Rp 7.500," kata Prastowo seperti dikutip detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%, sedangkan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan atau naik 64,70%. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Kecewa terhadap penanganan COVID-19, Indonesia Terserah menjadi perbincangan di Google Trend dan sempat muncul #indonesiaterserah di Twitter. Hashtag #indonesiaterserah menyuarakan ketidakpuasan netizen pada penerapan aturan pencegahan penyebaran virus corona. "Negri Seterah, Negara suka suka, Hukum Asal bapak suka #indonesiaterserah," tulis akun @R****R****. Kekecewaan juga disuarakan @a****h****** yang menyesalkan penutupan masjid dan rumah ibadah lain, namun bandara dan pusat perbelanjaan justru mulai dibuka. Padahal masih dalam kondisi pandemi virus corona. "Pak kami rela beribadah dirumah agar wabah ini segera berlalu. Tarawih, solat jamaah, tadarrus, jumatan, dll. Tapi anda buka bandara, banyak yg kumpul tdk soscial distancing. Bagaimana kami mendengar pemerintah kalau mereka tdk mendengar suara mereka sendiri? #indonesiaterserah," tulisnya. Dengan kekecewaan tersebut, netizen menyesalkan pengorbanan tenaga medis yang setiap hari berhadapan langsung dengan virus corona. Menurut netizen, pengorbanan tersebut tidak ada artinya jika masyarakat dan pemerintah terkesan tidak serius mengatasi COVID-19. "Kesabaran ada batasnya. Konteksnya adalah orang yg berjuang mempertaruhkan nyawa melihat yg diperjuangkan tidak peduli padanya. #indonesiaterserah," tulis akun @i**g***** "Nyesek kalo liat tenaga medis yg udah berkorban sampe sejauh ini tapi masyarakat nya bodoamat dan nganggep biasa aja. Kaya gak ngehargain perjuangan mereka. Kalo tenanga medis udah bodo amat nasib kalian2 mau gimana? Hampir gila liat orng yg makin seenaknya #indonesiaterserah," tulis akun @i**m**** Selain menjadi perbincangan di Twitter dan Google Trend, Indonesia Terserah juga menjadi topik hangat di WhatsApp. Postingan di WhatsApp bahkan disertai saran supaya tenaga medis pulang dan berkumpul bersama keluarga. Penanganan bisa digantikan mereka yang tidak peduli pada aturan jaga jarak untuk menekan jumlah kasus infeksi virus corona. Tidak disiplin dan taat meningkatkan risiko penyebaran virus corona di lingkungan umum. Berikut bunyi pesan yang beredar di WhatsApp Group, Kalian tidak mau wabah berakhir ? Sebarkan lah ! Kalian tidak mau distancing ? Berkerumun lah ! Kalian tidak mau tinggal di rumah ? Keluar lah ! Mari kita ganti slogan : "Peoples stay outside !" "Doctors stay at home !" Kita tunggu siapa yang bertahan, siapa yang berguguran. Sudah banyak dokter dan perawat berjatuhan, dan itu tidak merisaukan kalian.. .!? Tenaga kesehatan sudah kehabisan ludah menjelaskan persoalan...! Tenaga kesehatan sudah kehabisan tenaga menangkap korban...! Tenaga kesehatan sudah kehabisan muka ditolak tetangga...! Tenaga kesehatan sudah kehabisan bahan mencari pengamanan...! Tenaga kesehatan sudah kehabisan ide mencari jalan penyelesaian...! (Ini dari Dokter2 yang kesal dengan keadaan Indonesia sekarang) Update data terkait virus corona hingga Jumat (15/5/2020) menyatakan ada 16.496 kasus positif, 3.803 orang sembuh, dan 1.076 orang meninggal. Sehari sebelumnya pada Kamis (15/5/2020) tercatat ada 16.006 kasus positif virus Corona. Sedangkan untuk kasus sembuh ada 3.518 dan kasus kematian 1.043. Simak Video "Netizen Cemas Corona, #Indonesia_LockdownPlease Menggema" [==] (row/erd) Sumber

Kudus - Harga bawang merah di Pasar Baru Wergu Kudus di bulan Ramadan tembus Rp 65 ribu/kilogram (kg). Kenaikan ini terjadi selama satu minggu belakangan ini. Salah satu pedagang di Pasar Baru Wergu, Yati mengatakan bawang merah harganya terbilang mahal. Saat ini harga bawang merah mencapai Rp 65 ribu/kg untuk ukuran besar. Sedangkan bawang merah dengan ukuran kecil harganya Rp 45 ribu/kg. "Bawang merah dari kemarin sampai sekarang harganya mahal. Sekarang harganya mencapai Rp 65 ribu per kilo yang besar, yang kecil Rp 45 ribu," ujarnya saat ditemui pada Sabtu (16/5/2020). Ia mengatakan, kenaikan harga bawang merah ini terjadi sejak satu pekan belakangan ini. Sekitar satu Minggu. Semula harga bawang merah hanya diangka Rp 25 ribu perkilo. "Kemarin harganya Rp 25 ribu, tapi sampai sekarang naik tinggi Rp 65 ribu. Sudah satu Minggu lebih," katanya. Yati menuturkan lonjakan tinggi ini disebabkan karena pasokan bawang merah yang langka. Sebab, kata dia bulan ini tidak ada petani bawang merah yang panen. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadi lonjakan harga pada komoditi bawang merah. "Penyebabnya naik tinggi ini karena ndak ada panen. Ndak ada pasokan ke sini," jelasnya. Bagaimana dengan permintaan bawang merah? Klik halaman selanjutya. Simak Video "Jokowi Curiga Ada Permainan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir!" [==] Sumber

Jakarta - Apakah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) nanti dapat berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri? Pertanyaan itu mengemuka setelah sebuah uji coba memungkinkan AI membuat kata-kata yang tidak pernah ada. Hasilnya dapat dilihat di website ThisWordDoesNotExist.com. Jika kita mengaksesnya, bakal muncul kata dalam semacam bahasa Inggris yang sebelumnya tidak eksis, lengkap dengan maknanya. Misalnya wacamole yang dideskripsikan sebagai seporsi waffle yang dibuat dengan jagung manis. Kemudian prayman merujuk pada pria pemimpin perusahaan atau masyarakat. Ada pula frilian, orang yang ahli dalam meniup balon. Semua orang bisa mencobanya di website tersebut dan mungkin mendapatkan hasil berbeda-beda. Website ini dikembangkan oleh developer asal San Francisco bernama Thomas Dimson. Dia pernah bekerja di Instagram di bidang algoritma. Dikutip detikINET dari Independent, AI untuk menciptakan kata baru ini dibuat berbasis algoritma pemroses bahasa bernama Transformers dan framework bahasa GPT-2. GPT-2 pernah disebut terlalu berbahaya untuk diakses publik karena bisa membuat kata atau kalimat yang nyaris tidak ada bedanya dengan buatan manusia. Tapi akhirnya, algoritma itu bisa diakses orang umum. Bahayanya adalah bisa jadi kecerdasan buatan ini dimanfaatkan orang tak bertanggungjawab untuk menebar hoax secara otomatis. Karenanya, versi yang dirilis pun dibatasi kemampuannya. "Karena kecemasan bahwa aplikasi teknologi ini bisa membahayakan, kami tidak merilis model canggihnya. Sebagai eksperimen, kami merilis model yang jauh lebih kecil agar periset bisa mencobanya," kata lembaga Open AI. Simak Video "Indonesia Makin Canggih, Pemerintah Bakal Bikin Pusat Strategi AI" [==] (fyk/afr) kecerdasan buatan artificial intelligence Sumber

Jakarta - Pembobolan rekening bank menggunakan metode skimming masih terjadi. Salah satunya nasabah bank BUMN yang menjadi korban di kawasan Bintaro. Bagaimana tips aman bertransaksi di mesin ATM agar terhindar dari kejahatan skimming? Analyst Digital Forensic Ruby Alamsyah mengungkapkan sebelum bertansaksi di mesin ATM, pemegang kartu bisa memperhatikan dengan detil mesin. Apabila ada keanehan atau kejanggalan di mesin, lebih baik tidak bertransaksi di mesin tersebut. "Bisa perhatikan dulu di mulut tempat kartu ATM masuk, jika ada yang aneh atau ada tambahan-tambahan yang janggal, lebih baik jangan lanjutkan transaksinya," kata dia saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dia mengungkapkan lebih baik mencari mesin ATM yang berada di kantor cabang bank. Hal ini lebih aman dibandingkan mesin ATM yang tidak memiliki pengawasan ketat. Selanjutnya, nasabah juga bisa mengaktifkan fitur notifikasi melalui SMS. Hal ini untuk memantau pergerakan arus keluar masuk uang yang ada di rekening. "Fitur notifikasi itu sangat penting, supaya ketahuan uang keluar. Jadi kalau memang ada transaksi mencurigakan bisa langsung lapor ke bank untuk pemblokiran," jelas dia. Menurut dia, saat ini masih banyak nasabah yang belum mengaktifkan fitur notifikasi tersebut. Sehingga pemantauan uang di rekening bisa tertunda. "Kalau notifikasi aktif bisa meminimalisir pencurian yang lebih besar. Selama ini kan kalau tidak punya notifikasi tidak tahu uangnya yang sudah diambil berapa tahu-tahu habis saja," imbuh dia. Ruby menyebutkan mengganti nomor PIN secara berkala juga bisa dilakukan. Tapi juga harus diganti di mesin ATM yang berada di kantor bank. Pasalnya, akan percuma jika mengganti PIN di mesin ATM yang pengawasannya rendah. "yang tepat sih sering ganti PIN di mesin ATM kantor cabang ya," ujarnya. Simak Video "Kasus Pembobolan Rekening Muncul di Kendari" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui daya beli masyarakat mengalami penurunan. Tercermin dari bahan pokok yang mengalami deflasi 0,13% yang dapat diartikan permintaan atas bahan pangan turun. Namun Jokow malahi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, kebijakan itu malah semakin membuat daya beli menurun. "Sebagian dari kelompok menengah juga terkena PHK atau tidak bisa buka usaha sehingga mengalami penurunan income. Kenaikan iuran BPJS bagi mereka akan menambah beban artinya semakin ada penurunan daya beli," kata Piter kepada detikcom, Rabu (13/5/2020). Menurut Piter, pemerintah menganggap jika golongan BPJS Kesehatan I dan II merupakan kelompok menengah yang tidak mengalami penurunan daya beli. Hal itu pun dirasa kurang tepat. "Jadi pemerintah mengasumsikan kelompok menengah tidak mengalami penurunan daya beli, yang daya belinya turun hanya kelompok bawah. Jadi kebijakan pemerintah saya kira tidak tepat," ucapnya. Piter menilai harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran untuk menutup defisit. Pihak BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan efisiensi, baru kekurangannya ditutup oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Memang dilemanya kalau tidak dilakukan kenaikan akan membebani APBN, sementara APBN-nya dalam kondisi yang tertekan. Kalau menurut saya sekarang ini defisit BPJS lebih baik ditutup tidak dengan menaikkan iuran. BPJS diminta melakukan efisiensi, setelah itu seluruh defisit ditutup oleh APBN," urainya. Sebelumnya, Jokowi mengakui adanya penurunan daya beli masyarakat. Jokowi mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahan pangan di April 2020 mengalami deflasi 0,13%. Menurutnya itu dapat diartikan permintaan atas bahan pangan mengalami penurunan. "Saya lihat laporan dari BPS bulan April bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13%, ini ada indikasi penurunan permintaan bahan-bahan pangan artinya daya beli masyarakat menurun," tuturnya saat membuka rapat terbatas virtual, Rabu (13/5/2020) lalu. Jokowi berharap beragam program bantuan sosial yang diberikan bisa membantu masyarakat untuk mempertahankan daya belinya. "Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga, BLT dari desa dari dana desa untuk 11 juta keluarga, ada kartu sembako, ada PKH juga ada padat karya tunai dan kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat," tambahnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka-bukaan soal alasannya mengeluarkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020. Melalui aturan tersebubt Anies menerapkan larangan keluar-masuk DKI Jakarta demi mencegah penularan virus Corona. Aturan Anies ini juga berlaku bagi pelaku usaha. Menurut Anies jika hanya sekadar imbauan tanpa ada peraturan khusus, maka petugas tidak memiliki dasar hukum untuk menindak warga yang melanggar. "Kalau kita buat keputusan untuk melarang orang bepergian jauh, itu harus tentunya regulasi. Kalau disampaikan dalam bentuk anjuran, petugas di lapangan itu tidak punya dasar hukum," ujar Anies dalam dialog dengan Ben Soebiakto di acara Live Stream Fest Vol 3, Sabtu (16/5/2020). Dia menegaskan pergub itu membuat aparat bisa melakukan tindakan tegas. Anies menegaskan anjuran tidak memiliki dasar hukum. "Apa dasar hukumnya polisi, petugas Dishub dan Satpol untuk melarang orang bepergian, karena itulah kenapa saya keluarkan peraturan gubernur yang melarang warga DKI Jakarta bepergian keluar Jabodetabek. Yang boleh bepergian adalah memang yang sektornya dikecualikan, energi, pangan, dan lain-lain, supaya kehidupan esensial kita tetap jalan," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. "Jadi sekarang petugas di lapangan punya dasar hukum untuk menghentikan. Tanpa itu, mereka tidak punya dasar hukum supaya kita lebih ketat. Sekarang mau protes, saya mau jalan terus, dasar hukumnya Bapak apa menghentikan saya, repot juga jawabnya karena anjuran tidak bisa menjadi dasar hukum," lanjut Anies. Anies menambahkan, di setiap check point petugas akan melakukan pengetatan. Kepada kelompok yang dikecualikan dalam pelarangan itu harus memiliki surat izin keluar-masuk yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI. "Jadi sekarang semua check point mereka yang di sektor yang diizinkan tidak otomatis bisa berangkat, harus mengurus izin dulu dan menyertakan bukti-buktinya nanti keluar surat izin dari Pemprov," jelasnya. Simak Video "Tangani Warga yang Berkerumun, Anies: Angkat! Masukkan ke GOR" [==] (hns/hri) Sumber

Jakarta - Pembobolan dana di mesin ATM menggunakan metode skimming kembali terjadi. Kali ini nasabah Bank BUMN di kawasan Bintaro menjadi korban. Analyst Digital Forensic Ruby Alamsyah mengungkapkan dengan munculnya kembali kasus ini maka masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaaan. "Masyarakat saat ini harus meningkatkan kewaspadaan dan mengerti modus pembobolan menggunakan skimming," kata Ruby saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dia mengungkapkan sebelum menggunakan mesin ATM masyarakat harus memperhatikan jika ada keanehan yang ada di mesin ATM. Misalnya memperhatikan mulut ATM normal atau tidak hingga tempelan-tempelan yang biasanya tidak ada di mesin. "Alat skimming biasanya dipasang di mulut mesin ATM. Jadi kalau dirasa melihat ada yang aneh, lebih baik jangan transaksi di situ. Atau bisa langsung ditarik dan dicopot saja," imbuh dia. Cara lain adalah, masyarakat bisa bertransaksi di mesin ATM yang ada di kantor cabang bank. Hal ini karena biasanya mesin ATM di kantor cabang memiliki pengamanan yang tinggi dibandingkan mesin ATM di tempat lain. Ruby mengungkapkan sindikat skimming ini memang seperti memanfaatkan momen pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan momen pemberian THR sampai bantuan sosial (bansos). "Jadi memang seperti memanfaatkan ya, mereka memetakan oh tanggal segini pemberian THR, tanggal segini bansos. Jadi mereka juga bisa mengira-ngira. Memang harus waspada dari diri sendiri," jelas dia. Simak Video "Kasus Pembobolan Rekening Muncul di Kendari" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Pembobolan dana di mesin ATM menggunakan metode skimming kembali terjadi. Kali ini nasabah Bank BUMN di kawasan Bintaro menjadi korban. Analyst Digital Forensic Ruby Alamsyah mengungkapkan dengan munculnya kembali kasus ini maka masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaaan. "Masyarakat saat ini harus meningkatkan kewaspadaan dan mengerti modus pembobolan menggunakan skimming," kata Ruby saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/5/2020). Dia mengungkapkan sebelum menggunakan mesin ATM masyarakat harus memperhatikan jika ada keanehan yang ada di mesin ATM. Misalnya memperhatikan mulut ATM normal atau tidak hingga tempelan-tempelan yang biasanya tidak ada di mesin. "Alat skimming biasanya dipasang di mulut mesin ATM. Jadi kalau dirasa melihat ada yang aneh, lebih baik jangan transaksi di situ. Atau bisa langsung ditarik dan dicopot saja," imbuh dia. Cara lain adalah, masyarakat bisa bertransaksi di mesin ATM yang ada di kantor cabang bank. Hal ini karena biasanya mesin ATM di kantor cabang memiliki pengamanan yang tinggi dibandingkan mesin ATM di tempat lain. Ruby mengungkapkan sindikat skimming ini memang seperti memanfaatkan momen pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan momen pemberian THR sampai bantuan sosial (bansos). "Jadi memang seperti memanfaatkan ya, mereka memetakan oh tanggal segini pemberian THR, tanggal segini bansos. Jadi mereka juga bisa mengira-ngira. Memang harus waspada dari diri sendiri," jelas dia. Simak Video "Kasus Pembobolan Rekening Muncul di Kendari" [==] (kil/hns) Sumber

Jakarta - Kendati tidak di pemerintahan lagi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara masih disibukan dengan pengabdian ke masyarakat. Salah satu yang dikerjakan menyiapkan obat COVID-19. Demikian diungkap pria yang kerap disapa Chief RA ini ketika mengisi sesi Bicara Data Virtual Series di akun YouTube Katadata Indonesia. Rudiantara mengatakan seperti rekan-rekannya yang lain aktivitasnya saat ini lebih pada kegiatan sosial. Tapi yang sedikit berbeda, bersama teman dan sahabat di kabinet sebelumnya melakukan uji coba klinik atas kandidat obat COVID-19. Menurutnya ini penting dilakukan. Karena selama belum ditemukannya vaksin, COVID-19 tidak akan pernah hilang. Mengacu prediksi banyak pihak, vaksin COVID-19 kemungkinan baru tersedia akhir 2021. Jadi selalu saja ada kemungkinan orang terserang virus Corona. "Jadi kami upayakan untuk segera secepatnya ada 'obat' untuk COVID-19 ini. Mengapa? karena kalau belum ada kita tetap saja harus bergelut dengan social distance,' ujar Chief RA. "Kalau sudah ada setidaknya mengurangi. Tetapi juga kalau obat sudah ada, kembali, tidak menghilangkan kemungkinan orang terkena COVID-19, kecuali vaksin sudah ada," lanjutnya. Obat yang disiapkan Rudiantara dan rekan-rekannya ini diharapkan bukan sintetis. Artinya tidak memerlukan resep dokter bila masyarakat ingin membelinya "Katakanlah Panadol misalkan yang bisa dibeli di warung atau toko-toko dan tidak perlu pakai resep dokter. Jadi masyarakat pun bisa mudah mengakses 'obat' ini,' paparnya. "Mudah-mudahan nanti paling lama bulan Juli awal Agustus itu sudah keluar hasilnya," pungkas Rudiantara.. Simak Video "Usai Lepas Jabatan Menkominfo, Rudiantara Ingin Jaga Masjid Lagi" [==] (afr/afr) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan ini juga menjadi respons pemerintah atas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019, berdasarkan catatan detikcom seperti dikutip, Sabtu (16/5/2020), pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100% untuk semua kelas mandiri maupun peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pada saat itu, pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) mencapai Rp 160.000 per orang per bulan di kelas I, angka ini naik 100% jika dibandingkan iuran sebelumnya sebesar Rp 81.000 per orang per bulan. Untuk kelas II naik 115% menjadi Rp 110.000 per orang per bulan dari yang sebelumnya Rp 51.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk kelas III naik 64,70% menjadi Rp 42.000 per orang per bulan dari yang sebelumnya hanya Rp 25.500 per orang per bulan. Iuran kelas III peserta mandiri ini besarannya sama dengan yang dibayarkan pemerintah untuk peserta PBI yang jumlahnya sekitar 133,5 juta orang yang berasal dari pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang. Iuran ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020, namun tidak lama implementasinya ada yang menggugat Perpres 75 Tahun 2019 ke MA, mereka adalah Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Hasilnya MA membatalkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan besaran iuran yang berlaku mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Keputusan MA yang membatalkan penyesuaian itu terjadi pada awal Maret 2020 yang tertuang pada Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020. Dalam putusan itu pemerintah juga diberikan waktu selama 90 hari ke depan untuk menganulir penyesuaian iuran yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2020. Setelah resmi menjalankan putusan MA, belum lama ini pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan, kali ini besarannya hanya sekitar 85,18% sampai 96,07%. Keputusan itu tertuang pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Dalam beleid ini, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%, sedangkan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan atau naik 64,70%. Perlu diketahui, kenaikan untuk kelas III pesera mandiri dilakukan secara bertahap dan setiap peserta akan mendapat subsidi atau bantuan pembayaran dari pemerintah. Bantuan diberikan kepada peserta yang berstatus aktif. Penyesuaian iuran baru ini berlaku mulai 1 Juli 2020, khusus untuk peserta kelas III iuran yang dibayarkan hanya Rp 25.500 per orang per bulan atau mendapat subsidi Rp 16.500 sepanjang tahun 2020. Sedangkan di tahun berikutnya peserta kelas III hanya bayar Rp 35.000 per orang per bulan atau tetap mendapat subsidi Rp 7.000. Dengan skema penyesuaian iuran kali ini, pemerintah mencatat kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan net surplus Rp 1,76 triliun di tahun 2020. Dari penyesuaian iuran sebetulnya akan surplus keuangan mencapai Rp 17,26 triliun, namun dikurang carry over sebesar Rp 15,5 triliun dari tahun 2019. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan ini juga menjadi respons pemerintah atas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019, berdasarkan catatan detikcom seperti dikutip, Sabtu (16/5/2020), pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100% untuk semua kelas mandiri maupun peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pada saat itu, pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) mencapai Rp 160.000 per orang per bulan di kelas I, angka ini naik 100% jika dibandingkan iuran sebelumnya sebesar Rp 81.000 per orang per bulan. Untuk kelas II naik 115% menjadi Rp 110.000 per orang per bulan dari yang sebelumnya Rp 51.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk kelas III naik 64,70% menjadi Rp 42.000 per orang per bulan dari yang sebelumnya hanya Rp 25.500 per orang per bulan. Iuran kelas III peserta mandiri ini besarannya sama dengan yang dibayarkan pemerintah untuk peserta PBI yang jumlahnya sekitar 133,5 juta orang yang berasal dari pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang. Iuran ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020, namun tidak lama implementasinya ada yang menggugat Perpres 75 Tahun 2019 ke MA, mereka adalah Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Hasilnya MA membatalkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan besaran iuran yang berlaku mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Keputusan MA yang membatalkan penyesuaian itu terjadi pada awal Maret 2020 yang tertuang pada Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020. Dalam putusan itu pemerintah juga diberikan waktu selama 90 hari ke depan untuk menganulir penyesuaian iuran yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2020. Setelah resmi menjalankan putusan MA, belum lama ini pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan, kali ini besarannya hanya sekitar 85,18% sampai 96,07%. Keputusan itu tertuang pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Dalam beleid ini, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%, sedangkan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan atau naik 64,70%. Perlu diketahui, kenaikan untuk kelas III pesera mandiri dilakukan secara bertahap dan setiap peserta akan mendapat subsidi atau bantuan pembayaran dari pemerintah. Bantuan diberikan kepada peserta yang berstatus aktif. Penyesuaian iuran baru ini berlaku mulai 1 Juli 2020, khusus untuk peserta kelas III iuran yang dibayarkan hanya Rp 25.500 per orang per bulan atau mendapat subsidi Rp 16.500 sepanjang tahun 2020. Sedangkan di tahun berikutnya peserta kelas III hanya bayar Rp 35.000 per orang per bulan atau tetap mendapat subsidi Rp 7.000. Dengan skema penyesuaian iuran kali ini, pemerintah mencatat kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan net surplus Rp 1,76 triliun di tahun 2020. Dari penyesuaian iuran sebetulnya akan surplus keuangan mencapai Rp 17,26 triliun, namun dikurang carry over sebesar Rp 15,5 triliun dari tahun 2019. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hek/hns) Sumber

Makassar - Sebagai salah satu pasar grosir terbesar di Makassar, perputaran uang yang terjadi di Pasar Butung berlangsung cepat. Untuk itu, pedagang perlu mengelola penghasilan hariannya dengan baik untuk modal belanja kembali, membayar karyawan, dan mengambil laba bersih. Hal itulah yang dilakukan Megawati, salah seorang pedagang pakaian di Pasar Butung, dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyiasati hasil penjualan hariannya dengan menabungkan uang tunai di bank lewat Mantri keliling setiap hari saat pasar hendak tutup. "Biasanya saya pulang dari toko mampir-mampir gitu, (karena uang sudah disetor) mencegah beli ini beli itu, lebih awet ditabung, bisa jadi modal lagi. Jadi saya lebih ke tiap hari nyetor biar nggak bawa (uang) cash, soalnya kan kalau perempuan bawa cash gini-gini (pengen belanja) terus," ujarnya ke detikcom beberapa waktu lalu. Megawati tergolong pedagang baru yang menyewa los di Pasar Butung. Tadinya ia bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Makassar. Setelah menikah dan punya anak, ia berhenti serta memutuskan untuk berjualan pakaian di sana. Awalnya ia hanya berjualan secara online dan mengambil barang dari Pasar Butung, hingga akhirnya ia memperluas usahanya dengan menyewa los di tempat yang sama dan mengambil barang dari Jakarta. Untuk modal usaha, ia memanfaatkan dana yang diberikan suaminya hingga mendapat pinjaman dari bank. "Sekitar dua tahun di Pasar Butung, saya hamil lagi. Anak kedua lahir, lebih fokus lagi menambah stok barang. Hasil penjualan online dan offline 50-50. Setelah 2-3 bulan, saya dapat hasil yang kurang lebih sama dengan gaji income waktu kerja, tetapi lebih enteng, bisa sambil mengurus anak juga. Waktu dulu kan kerja, pergi pagi, pulang malam," ujarnya. Kini ia mempekerjakan karyawan di tokonya dan lewat karyawannya itu pula ia menabung hasil penjualan harian dari dagangan pakaian. Meskipun begitu ia tak khawatir karena setiap kali selesai disetor lewat Mantri, ia mendapat pemberitahuan lewat SMS. Megawati/Foto: Nurcholis Ma'arif "Setorannya setiap hari. Awalnya sebelum ada program dari BANK BRI yang jemput dana itu, setiap hari pulang dari toko mesti singgah buat setoran tunai. Jadi sekarang lebih enteng, dananya dijemput di toko," ujar Megawati. Sementara itu, Mantri BANK BRI unit Pasar Butung, Randi Taha mengatakan selain Megawati, masih banyak pedagang lain di tempat yang sama menggunakan jasanya untuk menabung atau menyetor. Sebab setiap harinya ia selalu berkeliling hanya berbekal smartphone yang sudah terinstal aplikasi BRISPOT Mikro. Ada atau tidaknya nasabah yang menabung atau setoran pada hari itu, ia tetap singgah. Kata dia, para pedagang di Pasar Butung Makassar dan sekitarnya dulunya agak kesulitan untuk melakukan transaksi perbankan atau menabung penghasilan hariannya karena harus datang langsung ke bank di mana terbatas dengan jarak dan waktu yang tersedia. Kini dengan adanya BRISPOT Mikro dari BANK BRI sebagai solusi digitalisasi layanan finansial terintegrasi, pedagang dan UMKM terbantu dengan adanya proses cash pickup transaction, pinjaman, hingga adanya monitoring dari Mantri pada nasabah sektor UMKM. Tak terkecuali mempermudah buat menjalankan tugas Mantri seperti dirinya. Manfaat pertama yang ia rasakan dari lewat fitur pick up transactionBRISPOT Mikro ialah proses setoran pinjaman dan setoran simpanan bisa dilakukan di luar bank sehingga lebih cepat. "Yang kedua proses pembinaan dan penagihan nasabah tunggakan. Yang ketiga bisa mendapatkan data value chain dari kantor pusat yang bisa di-download langsung melalui BRISPOT. Yang keempat, kita bisa melakukan free screening langsung di lokasi nasabah pada saat on the spot," ujarnya. "Kalau dulunya, saya itu dalam mengerjakan kredit masih manual melalui komputer di kantor, dicetak hardcopy. Tetapi kalau sekarang, tinggal foto, foto, foto, upload, kirim, dan berkas bisa tiba di pemutus Kaunit ataupun AMPM," pungkasnya. Simak Video "BRISPOT Solusi Layanan Terintegrasi" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Lion Air (kode penerbangan JT) dan Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group menginformasikan proses penanganan bagi calon penumpang yang akan diterbangkan (diberangkatkan) dari seluruh bandara, khususnya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK) telah berjalan menurut standar operasional yang ditetapkan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lion Air Group dalam beberapa hari sebelumnya sampai waktu yang belum ditentukan telah menugaskan 15 personel staf atau petugas layanan darat (ground handling) untuk mengatur antrean calon penumpang. Kemudian, mengatur jarak antarcalon penumpang dan mengingatkan agar setiap calon penumpang mempersiapkan dokumen-dokumen perjalanan yang dibutuhkan sesuai ketentuan sebelum masuk pintu pemeriksaan pertama (security check point) di terminal keberangkatan bandar udara. "Dengan demikian antrean menjadi lebih baik sehingga penerbangan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan serta keberangkatan menjadi tepat waktu," Danang Mandala Prihantoro Corporate Communications Strategic Lion Air Group dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Pelaksanaan penerbangan berjalan baik karena para pihak atau stakeholder telah bekerja sama dan melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik. Hal ini diharapkan akan semakin membaik pada masa mendatang (berikutnya). Lion Air Group akan terus meningkatkan kemampuan staf dan petugas ground handling dalam melakukan penanganan menurut standar operasional prosedur, terutama kemampuan dalam mencermati pengecekan dokumen-dokumen perjalanan sebagaimana berlaku pada masa pandemi Covid-19 ini. Dengan sinergitas bersama pihak lainnya, maka operasional selama masa pandemi Covid-19 bisa berjalan tepat, dengan harapan pelaksanaan penerbangan tetap mengutamakan unsur-unsur keselamatan, keamanan dan tidak menyebabkan penyebaran Covid-19. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Penerbangan Izin Khusus Lion Air Ditunda, Calon Penumpang Bisa Refund" [==] Sumber

Jakarta - Setelah mencuat bocorannya, Samsung secara resmi memperkenalkan Galaxy A21s. Ini spesifikasi lengkapnya. Galaxy A21s mengusung layar berukuran 6,5 inch dengan resolusi HD+. Ponsel ini mengusung Infinity-O, posisinya berada di sudut kiri atas. Ponsel ini dimodali chipset anyar Exynos 850 berkecepatan 2Ghz. Tiga pilihan RAM disediakan, yakni 3 GB, 4 GB dan 6 GB. Memori internalnya sendiri pilihannya 32 GB dan 64 GB. Tersedia slot microSD hingga 512 GB. Empat kamera disematkan di bagian belakang. Kamera utamanya 48 MP, dilengkapi ultrawide 8 MP, depth 2 MP dan makro 2 MP. Untuk kebutuhan selfie diberikan kamera 13 MP. Galaxy A21 Foto: undefined Baterai berkapasitas 5.000 mAh tersemat di dalamnya lengkap dengan pengisian cepat 15W. Dibekali pula sensor sidik jari di belakang bodi serta dukungan 4G LTE, Bluetooth 5 dan USB Type C. Hadir dalam balutan warna hitam, putih, biru dan merah. Samsung belum menyebutkan kapan ponsel ini mulai dipasarkan, demikian pula harganya. Simak Video "Unboxing Samsung Galaxy M31 yang Ditenagai 6.000 mAh" [==] (afr/afr) galaxy a21s samsung Sumber

Follow detikFinance Sabtu, 16 Mei 2020 11:00 WIB Foto BIsnis Istimewa - detikFinance Jakarta - Bank Mega Syariah sebagai bagian dari CT Corp ikut serta membantu melawan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan memberikan 100.000 paket makanan. Foto 1 dari 3 Yuwono Waluyo Direktur Utama Bank Mega Syariah (kanan) didampingi Wildhan Dewayana, Direktur Utama Insisiatif Zakat Indonesia memberikan paket makanan berbuka puasa di perkampungan pedagang UMKM binaan Bank Mega Syariah, di Rawamangun, Jakarta, Jum at, 15 Mei 2020. Baca Juga detikNews Kawan, Reuni di Akhirat Yuk! detikFood Ini 4 Cara Ampuh Agar Makanan Tetap Higienis Cegah COVID-19 detikNews Jadwal Buka Puasa Hari Ini dan Imsak Besok untuk Medan Sekitarnya detikNews Aa Gym: Jangan Sampai Amal Banyak Tapi Hati Melupakan Allah detikNews Cek di Sini, Jadwal Imsak 16 Mei 2020 untuk Wilayah Jawa Tengah detikNews Melihat Masjid Berbentuk Ka'bah di Kampung Warna-warni Magelang detikNews Panduan Lengkap Sholat Idul Fitri di Kala Pandemi detikNews Mudik Ala India di Tengah Pandemi Sumber

Jakarta - Pemerintah kembali menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan. Setelah sebelumnya kenaikan ditolak MA, kini pemerintah melakukan kenaikan iuran yang berlaku untuk kelas I dan II. Kebijakan ini menuai kritikan keras, apalagi dilakukan di tengah kondisi masyarakat sedang susah gara-gara pandemi Corona. Cuma di sisi lain, BPJS Kesehatan juga lagi butuh tambahan pemasukan dalam rangka menambal defisit. Lalu, apa solusi yang sama-sama mengenakkan, tidak membebani bagi masyarakat dan BPJS Kesehatan juga bisa menutup defisit? Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam menaikkan iuran, BPJS Kesehatan harusnya bertahap, tidak langsung sekali naik hingga dua kali lipat. "Harusnya kalau mau ada kenaikan itu gradual, apakah 10-20% per tahun jadi nggak berat, itu nggak apa-apa tiap tahun begitu. Bisa juga ikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kan kalau begitu nggak berasa," jelas Tauhid kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Sebagai informasi, iuran BPJS yang baru dinaikkan pemerintah hampir dua kali lipat untuk kelas I dan II. Kelas I iurannya menjadi Rp 150 ribu dan kelas II menjadi Rp 100 ribu. Kenaikan ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Sedangkan untuk kelas III baru akan naik tahun 2021 dengan iuran sebesar Rp 35.000. Tauhid menilai kenaikan yang sekarang dilakukan terlalu besar di tengah pandemi Corona yang merajalela. Seakan-akan, kata Tauhid, BPJS Kesehatan mau kejar taregt menambal defisit, namun membebani masyarakat. "Nggak naik langsung gede begini ngejar target buat nutupin defisit tahun depan, pelan-pelan lah, mana ini momennya sangat nggak tepat di tengah daya beli lagi turun begini," kata Tauhid. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] Sumber

Jakarta - Pemerintah kembali menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan. Setelah sebelumnya kenaikan ditolak MA, kini pemerintah melakukan kenaikan iuran yang berlaku untuk kelas I dan II. Kebijakan ini menuai kritikan keras, apalagi dilakukan di tengah kondisi masyarakat sedang susah gara-gara pandemi Corona. Cuma di sisi lain, BPJS Kesehatan juga lagi butuh tambahan pemasukan dalam rangka menambal defisit. Lalu, apa solusi yang sama-sama mengenakkan, tidak membebani bagi masyarakat dan BPJS Kesehatan juga bisa menutup defisit? Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam menaikkan iuran, BPJS Kesehatan harusnya bertahap, tidak langsung sekali naik hingga dua kali lipat. "Harusnya kalau mau ada kenaikan itu gradual, apakah 10-20% per tahun jadi nggak berat, itu nggak apa-apa tiap tahun begitu. Bisa juga ikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kan kalau begitu nggak berasa," jelas Tauhid kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Sebagai informasi, iuran BPJS yang baru dinaikkan pemerintah hampir dua kali lipat untuk kelas I dan II. Kelas I iurannya menjadi Rp 150 ribu dan kelas II menjadi Rp 100 ribu. Kenaikan ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Sedangkan untuk kelas III baru akan naik tahun 2021 dengan iuran sebesar Rp 35.000. Tauhid menilai kenaikan yang sekarang dilakukan terlalu besar di tengah pandemi Corona yang merajalela. Seakan-akan, kata Tauhid, BPJS Kesehatan mau kejar taregt menambal defisit, namun membebani masyarakat. "Nggak naik langsung gede begini ngejar target buat nutupin defisit tahun depan, pelan-pelan lah, mana ini momennya sangat nggak tepat di tengah daya beli lagi turun begini," kata Tauhid. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mulai kuartal pertama tahun 2020 telah mendorong konsumen beralih dari transaksi dengan uang tunai ke transaksi digital. Pembayaran secara digital perbankan menjadi andalan saat sebagian besar orang harus menerapkan anjuran stay at home. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pun mencatatkan pertumbuhan transaksi digital selama COVID-19 berjangkit di Tanah Air. Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies menyebutkan, pertumbuhan transaksi digital pada kuartal pertama 2020 di jaringan layanan elektronik BNI meningkat secara keseluruhan sebesar 31% dibanding periode yang sama tahun 2019, baik transaksi melalui SMS Banking, Internet Banking, maupun BNI Mobile Banking. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan transaksi pada BNI Mobile Banking, yaitu naik 84,4% dibanding kuartal pertama 2019. "Transaksi melalui BNI Mobile Banking pada Q1-2019 sebanyak 43 juta, meningkat pada Q1-2020 menjadi 63 juta transaksi, atau dilihat dari rupiahnya meningkat dari Q1-2019 sebesar Rp 56,1 triliun menjadi Rp103,4 triliun pada Q1-2020," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020). Direktur Layanan dan Jaringan BNI Adi Sulistyowati menyebutkan bahwa kenaikan transaksi digital terjadi pula pada layanan untuk nasabah korporasi, yaitu BNI Direct. Pada Q1-2020, volume transaksi yang menggunakan BNI Direct naik 55% dibanding periode yang sama tahun 2019. Jumlah transaksinya pun juga meningkat sebesar 44%. "Hal itu menunjukkan nasabah institusi sudah shifting ke transaksi digital, khususnya untuk nasabah giro (giran), juga nasabah debitur. Semua debitur kita sudah mulai menggunakan Cash Management BNI tahun ini. Jadi kenaikan cash management sangat signifikan," katanya. Adi menjelaskan, layanan perbankan juga terus beroperasi melalui channel-channel elektronik BNI setiap hari. Masyarakat dapat memanfaatkan anjungan tunai mandiri (ATM), Agen46, ataupun Call Center BNI pada nomor 1500046 selama 7/24 jam. BNI juga mengoptimalkan Layanan Digital dalam pembukaan rekening atau BNI Sonic di 126 lokasi. Adapun sebanyak 18.669 ATM atau cash recycling machine (CRM) BNI juga siap digunakan dan tersebar di lokasi-lokasi strategis. Nasabah dapat pula memanfaatkan fasilitas transfer online hingga Rp 400 juta melalui BNI Mobile Banking. "Kami sarankan nasabah mengaktifkan channel-channel elektronik tersebut dengan mendatangi outlet BNI terdekat. Dengan demikian, semua channel layanan yang BNI miliki sudah dapat dinikmati setiap saat secara maksimal," katanya. Khusus untuk korporasi, fasilitas BNI Direct sangat ampuh melayani cash management perusahaan. Adapun bagi para pencari kerja, BNI e-Form sudah siap dipakai sebagai bagian dari persyaratan dalam mendapatkan kartu prakerja. Selama masa pandemi COVID-19 ini, BNI juga memberlakukan protokol khusus. Pertama, menjalankan buka-tutup outlet. Kedua, mengatur physical distancing di banking hall dan ATM. Ketiga, membersihkan area kerja serta premises sebelum dan sesudah jam kerja. Keempat, menyiapkan hand sanitizer, masker, thermal gun, dan sarung tangan. Kelima, memantau kesehatan pegawai. Keenam, memberlakukan work from home. Ketujuh, melarang pegawai bepergian ke luar kota dan luar negeri. Kedelapan, melarang pegawai menggunakan alat transportasi massal untuk bekerja. Kesembilan, mendorong pemanfaatan digital channel. Simak Video "Advertorial BNI" [==] (mul/ega) Sumber

[unable to retrieve full-text content] Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) sempat terjadi penumpukan penumpang, padahal sedang dalam masa PSBB untuk mencegah Corona. Apa akar masalahnya?Sumber

Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio membeberkan beberapa akar masalah penyebab Bandara Internasional Soekarno Hatta (Bandara Soetta) sempat dipenuhi calon penumpang meski telah diterapkan kebijakan physical distancing. Menurut Agus salah satu pemicu yang memungkinkan terjadi penumpukan penumpang itu terjadi karena saat itu jadwal penerbangan belum dibatasi dan masih berlaku seperti biasanya sebelum adanya Corona. "Sudah tahu ini kan terbatas sehingga perhubungan udara harus mengatur slot, slot nya jangan seperti slot normal, di mana tiap jam bisa 12 pesawat atau penerbangan," ujar Agus kepada detikcom, Jumat (15/5/2020). Lantaran, penerbangan yang dibuka saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini membutuhkan setidaknya waktu 3 jam untuk sekadar pemeriksaan calon penumpang. Sehingga wajar terjadi penumpukan penumpang, seharusnya jumlah penerbangan ini dikurangi. Sebelumnya pihak PT Angkasa Pura II dan Bandara Soetta sepakat untuk mengurangi penerbangannya yakni menjadi 5-7 penerbangan saja setiap 1 jam. Namun, menurut Agus jumlah penerbangan itu masih terlalu banyak, seharusnya pihak pengelola bandara bisa membatasi penerbangannya menjadi minimal 3 penerbangan per jam kalau bisa 1 penerbangan saja dalam 1 jam. "Harusnya slotnya 1 saja tiap jam atau minimal 3 lah. Karena apa? Karena perlu waktu 3 jam untuk ngecek semuanya, jadi kalau kayak kemarin sudah pasti berantakan," sambungnya. Tak hanya itu, pemerintah dalam hal ini juga bersalah sebab mengizinkan adanya layanan pengecekan atau rapid test Corona di bandara. Seharusnya, pemerintah tegas menginstruksikan kepada pihak bandara bahwa yang datang ke bandara adalah mereka yang sudah memegang surat keterangan sehat dari rumah sakit saja. "Kemudian kita lihat struktur bandara, bandara itu tidak bisa dijadikan seperti rumah sakit. Bandara di-design sedemikian rupa untuk orang datang ke bandara check in kemudian boarding ke pesawat dan pergi, pulang juga sama jadi tidak ada tempat untuk orang sebegitu banyak dokter mengecek dan sebagainya. Nah, ini pemerintah menyalahi lagi kenapa buka check in di situ untuk kesehatan, padahal kan sudah diatur tidak boleh, orang sampai bandara itu sudah harus bawa tiket, tidak lagi ada pengecekan kesehatan," tuturnya. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Ingin Terbang via Bandara Soetta? Penuhi Dulu Syaratnya!" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tak menampik terbitnya surat edaran (SE) terkait operasional transportasi umum membuat kebingungan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Budi Karya dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi V DPR, Senin (11/5/2020). "SE yang lebih detail ini, di satu sisi konsepsi tidak ada mudik tapi ada konsepsi syarat yang disesuaikan dengan Gugus Tugas Penangangan COVID-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat, tapi kami yakin semakin baik ke depannya," kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi V DPR. Meski begitu, Budi menjelaskan pada dasarnya keseluruhan SE sama, yakni mudik tetap dilarang. Namun moda transportasi masih diizinkan melayani penumpang dengan kepentingan tertentu selain mudik. Terkait munculnya polemik di masyarakat, Budi menilai lebih diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemahaman larangan aturan mudik Lebaran. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi seluruh masyarakat bahwa tak ada kelonggaran mudik. "Kami juga menugaskan PPNS Kemenhub, kami edukasi masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial yang kami koordinasikan dengan Gugus Tugas di bawah komando Jenderal Doni Monardo," ucapnya. Budi menegaskan pihaknya hanya bertanggung jawab soal operasional transportasi umum sesuai SE yang berlaku. Sedangkan untuk menentukan siapa yang berhak naik transportasi umum tersebut adalah pihak Kementerian Kesehatan. Simak Video "Sembuh dari Corona, Budi Karya: Tanpa RSPAD, Kita Nggak Ketemu Lagi" [==] (hns/hns) Sumber